Sunday, 2 February 2014

Puisi - Lilin dalam gelap

Kegelapan adalah satu di antara jutaan warna penting dalam kehidupan.
Dalam hitam terkandung berkah bagi yang mampu memaknainya.
Tapi bagi yang tak mau bersabar, hitam adalah petaka dan hukuman.
Pahit, getir, dan kehampaan menggugah kesadaran akan pentingnya sinar harapan.
Dalam kepasrahan, lilin yang menyala terang dalam gelap adalah anugerah tak terkira.
Selarik cahaya seolah menawarkan harapan akan hadirnya dunia indah yang sangat dinanti.
Walau tak seterang mentari, namun membuat dunia yang samar menjadi indah.
Memunculkan harapan dan asa tentang masa depan yang gemerlap.
Dipersiapkan persembahan dan doa untuk dipanjatkan sebagai ungkapan syukur.
Namun ternyata sang waktu adalah pemilik kuasa atas segalanya.
Sudah menjadi suratan takdir bahwa nyala lilin tak pernah abadi.
Seterang apapun sinarnya, suatu saat pasti meredup dan akhirnya padam.
Hilang meninggalkan goresan perih yang menganga.
Begitulah hakikat lilin, menerangi sejenak untuk kemudian lebur dan menghilang.

Friday, 31 January 2014

Relokasi Warga Pinggir Sungai dan Waduk

Dengan adanya banjir pada awal tahun 2014, semakin marak pula berita mengenai warga yang menempati lahan marginal yang tidak sesuai peruntukan seperti pinggir sungai dan waduk. Hampir semua pihak setuju bahwa warga seharusnya tidak boleh tinggal di pinggiran sungai dan waduk karena dapat menyebabkan banjir. Warga yang tinggal di pinggir sungai dan waduk ini sangat sulit direlokasi karena (dengan keterbatasan uang) biasanya mereka tidak mempunyai alternatif lokasi untuk pindah, sehingga lebih memilih bertahan di tempat ilegal tersebut. Permasalahan lainnya, walaupun warga tersebut juga mengakui kesalahannya karena telah menempati lahan secara ilegal, namun mereka tetap meminta ganti rugi ketika akan direlokasi, sehingga menyulitkan Pemerintah.

Pertanyaan utamanya adalah apakah warga yang menempati lahan secara ilegal tersebut memang layak mendapatkan ganti rugi?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mungkin perlu kita review terlebih dahulu mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap warga yang menempati pinggiran sungai dan waduk secara ilegal (di luar yang memiliki sertifikat tanah secara resmi).

Pada masa lalu, Gubernur Fauzi Bowo menjamin ganti rugi terhadap penggarap tanah negara melalui penerbitan Peraturan Gubernur 193 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara. Santunan yang lebih dikenal dengan sebutan ‘uang kerohiman’ ini juga bisa diberikan kepada warga yang tinggal di sekitar sungai dan waduk. Walaupun warga melakukan “kesalahan” karena menempati lahan tidak sesuai peruntukan dan tanpa izin, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kebijakan (dengan pertimbangan kemanusiaan) bahwa mereka dapat diberikan santunan / uang kerohiman untuk membantu kepindahan mereka dari lokasi tersebut.

Sebagai informasi singkat, penerbitan Peraturan Gubernur 193 Tahun 2010 tersebut juga tidak lepas dari adanya proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project / JUFMP (proyek darurat pengendalian banjir di Provinsi DKI Jakarta) atau Jakarta Emergency Dredging Initiative Project / JEDI Project, yang dananya berasal dari pinjaman World Bank. Melalui proyek JUFMP / JEDI, akan dilakukan normalisasi dan pengerukan terhadap sungai dan waduk di Jakarta yang berimplikasi pada relokasi warga yang tinggal di sekitar sungai dan waduk terkena proyek.

Proyek JUFMP / JEDI itu sangat menyulitkan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena World Bank mensyaratkan lahan yang akan terkena proyek harus clear (padahal jumlah warga di sekitar sungai dan waduk sangat banyak). Selain itu agar pinjaman dapat dicairkan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga disyaratkan harus menjamin hak-hak warga yang terkena dampak proyek ini (warga di pinggiran sungai dan waduk). Secara spesifik, pembebasan lahan harus menggunakan metode Land Acquisition and Resettlement Action Plan / LARAP atau Resettlement Policy Framework / RPF. Di kemudian hari dilaksanakan renegosiasi/revisi atas beberapa substansi yang dicantumkan dalam persyaratan Proyek JUFMP / JEDI (termasuk ketentuan bahwa lahan harus clear dan metode RPF).

Seiring dengan pergantian pemimpin di Jakarta pasca Pemilu Kepala Daerah tahun 2012, terdapat perubahan kebijakan mengenai santunan / uang kerohiman. Gubernur Joko Widodo mencabut Peraturan Gubernur 193 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara. Asumsinya adalah bahwa masyarakat harus didorong untuk taat hukum dan tidak boleh menempati tanah yang bukan miliknya tanpa izin, apalagi di sepanjang sungai dan waduk, karena dapat menyebabkan banjir. Apabila ada yang menempati tanah secara ilegal maka tidak boleh diganti rugi karena dapat mendorong orang lain melakukan pelanggaran yang serupa pada masa mendatang. Selain itu pasca ganti rugi bisa saja mereka mendirikan bangunan kembali di sungai yang lain dengan harapan mendapat ganti rugi kembali.

Sebagai informasi tambahan, walaupun Peraturan Gubernur 193 Tahun 2010 sudah dicabut namun sebenarnya masih ada celah untuk memberikan ganti rugi kepada warga yang menempati tanah negara. Sesuai peraturan yang terbaru (Peraturan Ka. BPN 5 Tahun 2012 yang merupakan turunan dari UU 2 Tahun 2012 dan Perpres 71 Tahun 2012), bahwa ganti rugi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum (termasuk waduk dan sungai) menggunakan perhitungan appraisal. Adapun perhitungan appraisal mempertimbangkan penggunaan eksisting. Sederhananya, apabila terdapat bangunan eksisting berupa rumah atau toko (walaupun menempati tanah negara) maka ketika direlokasi sebenarnya bisa mendapatkan diganti rugi (*interpretasi pribadi saya*).

Kembali membahas topik mengenai warga di pinggiran sungai dan waduk, beberapa waktu lalu Wakil Gubernur Basuki TP mengeluarkan statemen yang sangat menarik (dikutip oleh DETIK, 30 Januari 2014), bahwa relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai dan waduk terinspirasi dari film Al Capone. Wakil Gubernur menyatakan bahwa sebenarnya warga tidak menolak direlokasi, namun yang paling banyak menolak relokasi adalah pemilik rumah dan pemilik kontrakan. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka Wakil Gubernur menyampaikan bahwa apabila pemilik rumah dan kontrakan menolak relokasi, maka akan dikejar pajaknya (seperti Al Capone yang dikejar pajaknya oleh instansi yang berwenang karena bisnis ilegal), apalagi mereka selama ini mendapatkan untung dari rumah dan kontrakannya tanpa membayar pajak kepada negara.

Sekedar informasi, kalau tidak salah dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ada dua komponen yang dihitung pajaknya, yaitu kepemilikan tanahnya dan kepemilikan bangunan. Dan esensi PBB adalah memungut dana untuk mengatasi dampak / eksternalitas negatif dari penggunaan tanah dan bangunan tersebut (membangun di atas lahan yang tidak sesuai peruntukan tentu kasus yang berbeda dengan pembayaran pajak untuk mengatasi eksternalitas negatif). Dengan menempati lahan ilegal, maka mereka melanggar dua UU sekaligus yaitu UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang ingin saya tekankan bahwa pada kasus warga yang menempati pinggiran sungai dan waduk, terdapat dua hal yang disoroti yaitu 1) mereka tidak memiliki izin, dan 2) mereka tidak membayar PBB.

Dengan adanya UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencantumkan bahwa PBB (sekarang) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maka kebijakan tata ruang di daerah seharusnya lebih mudah untuk disinkronkan dengan ketentuan mengenai PBB. Jadi sekali lagi, kalau warga menolak direlokasi dan meminta ganti rugi, maka mereka harus membayar PBB yang bertahun-tahun tidak mereka bayar (terinspirasi Al Capone). Intinya sebenarnya warga yang menempati lahan ilegal di pinggir sungai dan waduk itu sebenarnya tidak berhak (tidak layak) mendapatkan ganti rugi ketika direlokasi. 

Namun demikian, harus diingat bahwa dalam UUD 1945 dan UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Negara menjamin hak warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Mengacu pada hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus menjamin tempat tinggal yang layak bagi warga yang tinggal di pinggir sungai dan waduk.  Walaupun Peraturan Gubernur 193 Tahun 2010 telah dicabut, bukan berarti Gubernur tidak memberikan solusi, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun banyak Rumah Susun sebagai tempat relokasi warga yang menempati bantaran sungai dan waduk. Jadi istilahnya adalah : santunan / uang kerohiman diganti menjadi Rumah Susun.

~~~tulisan ini terinspirasi dari berita di DETIK, 31 Januari 2014, bahwa Wakil Gubernur terinspirasi dari Al Capone~~~

Wednesday, 22 January 2014

Perbedaan Cara Pandang

Ada yang menarik (bagi saya) ketika TV One menayangkan acara Indonesia Lawyer Club pada tanggal 21 Januari 2013, dimana dalam salah satu segmen terdapat wawancara Karni Ilyas dengan pengacara senior Adnan Buyung Nasution.

Dalam wawancara tersebut, Adnan Buyung mengkritik KPK yang telah seringkali melaksanakan kesalahan dan perlu dikoreksi. Beberapa kritikan Adnan Buyung antara lain :
1. Bahwa tujuan tidak boleh mengalahkan cara. Maksud pernyataan tersebut adalah bahwa tujuan pemberantasan korupsi tidak boleh dijadikan sebagai pembenaran bagi KPK melakukan penyadapan dan penyidikan secara membabi buta kepada berbagai pihak. Mungkin pernyataan ini disebabkan background Adnan Buyung sebagai "orang hukum" sehingga lebih mengutamakan prosedur (prosedur lebih penting daripada tujuan).

2. Bahwa hukuman yang diterapkan dalam kasus-kasus korupsi tidak tepat, sehingga hukuman berupa pemiskinan koruptor juga dianggap sangat tidak tepat. Adnan Buyung menganggap bahwa korupsi bukanlah extraordinary crime (dia mencontohkan extraordinary crime misalnya genocide, bukan korupsi), sehingga hukuman yang pantas adalah : koruptor harus mengembalikan sejumlah uang yang dikorupsinya, bukan dimiskinkan.

Menanggapi pernyataan Adnan Buyung, juru bicara KPK, Johan Budi mengingatkan bahwa Adnan Buyung merupakan pengacara tersangka (berdasar penetapan KPK), sehingga tidak semua kritik yang disampaikan kepada KPK adalah benar/obyektif (namun dia juga mengingatkan bahwa KPK juga tidak selalu benar). Johan Budi juga menyampaikan bahwa tidak benar KPK bertindak tanpa pengawasan.

Bagi saya ada beberapa pernyataan Adnan Buyung yang agak rancu, misalnya :
1. Terkait pertanyaan apakah tujuan atau cara yang lebih diutamakan, maka hal ini sangat terbuka untuk diperdebatkan, karena memang dalam kenyataannya ada orang-orang yang lebih mengutamakan "hasil/output" dan di sisi lain tidak sedikit juga orang-orang yang mengutamakan "proses". Di sinilah terdapat perbedaan berbagai orang dilihat dari latar belakang pendidikannya. Orang hukum lebih mengutamakan prosedur, orang ekonomi lebih mengutamakan efisiensi/proses, dan orang teknik lebih mengutamakan efektivitas/output. Jadi memang bisa dipahami apabila seorang ahli hukum sangat mengutamakan proses/prosedur.

2. Cukup aneh apabila korupsi tidak dianggap sebagai extraordinary crime, mengingat efek korupsi yang sangat dahsyat terhadap sosial, ekonomi, dan budaya. Apabila kita melihat dari sudut pandang ekonomi (bukan sudut pandang hukum) dan mengilustrastrasikan ketika seorang koruptor melakukan korupsi pada pembangunan jalan senilai Rp 100 miliar, bukan berarti kerugian negara hanya sebesar Rp 100 miliar,  karena "apabila" jalan tersebut benar-benar dibangun maka "multiplier effect" pembangunan jalan tersebut bisa jauh lebih besar daripada sekedar nilai pembangunannya (ada opportunity cost yang hilang akibat korupsi). Jadi sebenarnya wajar saja apabila hukuman korupsi jauh lebih besar dibanding nilai korupsinya. Dan apabila kita melihat dari sudut pandang sosial-budaya, maka kita pasti setuju bahwa korupsi harus diberantas karena menghancurkan mental. Dengan demikian, kalau korupsi dianggap sebagai extraordinary crime dan pelakunya dimiskinkan, maka hukuman itu tampaknya cukup layak. Selain itu pemiskinan koruptor juga bisa membuat orang lain takut korupsi dan pada akhirnya efektif mencegah korupsi di kemudian hari.

~~~hanya terpikir uneg-eneg sekilas~~~

Saturday, 18 January 2014

Melawan Kekuatan Pasar Dalam Mengarahkan Pertumbuhan Kota

Kalau diperhatikan, “kekuatan pasar” dalam menentukan arah perkembangan Kota Jakarta ini sangat besar dan cenderung susah dikendalikan, khususnya kekuatan pasar di bidang properti (pembangunan apartemen, perkantoran, dan pusat perbelanjaan). Hal ini terlihat dari sangat banyaknya perumahan, apartemen, perkantoran, dan pusat perbelanjaan baik yang berlokasi di pusat kota maupun di pinggiran kota. Belum lagi saat ini masih banyak pembangunan baru (sedang tahap konstruksi) yang terlihat menjamur di berbagai lokasi.

Backlog perumahan selalu menjadi “pembenaran” atas pembangunan perumahan atau apartemen baru di Jakarta. Padahal saya menduga (baru sebatas dugaan, belum ada penelitian akademisnya) bahwa backlog perumahan dan solusinya sebenarnya semu atau tidak tepat sasaran. Saat ini yang dibangun adalah rumah dan apartemen dengan harga mahal (segmen pasarnya hanya untuk segelintir orang kaya), padahal yang tidak memiliki rumah adalah mereka (masyarakat miskin) yang tinggal di ruang-ruang marginal seperti bantaran sungai, bantaran rel, dll. Sederhananya, saya ingin menyampaikan bahwa solusi yang diberikan sepertinya tidak cocok. Karena pada akhirnya yang membeli rumah dan apartemen tersebut adalah orang kaya yang ternyata sudah memiliki primary house, dan dia membeli rumah atau apartemen tersebut sekedar untuk investasi saja.

Bagi saya, pembangunan besar-besaran di Jakarta yang daya dukung dan daya tampungnya sangat terbatas tentunya juga adalah sebuah kesalahan fatal. Saat ini infrastruktur pendukung masih belum siap, terlihat dari adanya macet dan banjir. Jalan yang ada sudah tidak bisa menampung aktivitas pengguna kendaraan pribadi, sementara kapasitas Bus Rapid Transit (busway) sudah maksimal, dan angkutan massal MRT serta monorail masih belum selesai pembangunannya. Selain itu juga terlihat dari adanya banjir yang terjadi hampir merata baik di tahun 2013 maupun awal 2014. Pembangunan besar-besaran tidak diikuti penanganan eksternalitas negatifnya. Idealnya, pembangunan besar-besaran baru boleh dilaksanakan ketika infrastrukturnya telah siap, bukan sebaliknya yaitu pembangunan dilaksanakan ketika infrastruktur belum siap. Insfrastruktur merupakan elemen penting guna menanggulangi eksternalitas negatif pembangunan.

Dalam pembangunan besar-besaran di Jakarta, bank juga berperan besar (untuk diperhatikan) mengingat pembiayaan pembangunan perumahan seringkali menggunakan kredit dari bank (kalau pembiayaan proyek infrastruktur biasanya skemanya 30 % modal pribadi dan 70 % hutang bank, entah kalau proyek properti). Saya menduga bahwa kredit perbankan untuk properti di Jakarta, pasti persentasenya sangat besar dibandingkan kredit untuk luar Jakarta (sebatas dugaan), padahal idealnya kredit perbankan untuk properti di Jakarta dibatasi. Sudah menjadi kodratnya bahwa bank akan menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Dan bank pasti memilih investasi di Jakarta karena memang menghasilkan return yang lebih tinggi (risiko gagal bayar juga lebih kecil), namun mekanisme pasar seperti ini apabila dibiarkan akan berbahaya dalam jangka panjang karena pembangunan masih terpusat di Jakarta.

Dengan melihat kodrat bank seperti di atas maka seharusnya Pemerintah harus peka dan melakukan “tindakan khusus”, agar pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jakarta bukan sekedar omong kosong. Idealnya Kementerian Perekonomian sudah melihat hal ini dan melakukan langkah-langkah khusus yang strategis. Saya tidak tahu konsep MP3EI yang saat ini didorong oleh Kementerian Perekonomian efektif atau tidak untuk memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jakarta. Konsep MP3EI tentu harus didukung oleh Pemerintah-Pemerintah Daerah dan didukung dengan regulasi yang tepat.

Peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sebagai salah satu Pemerintah Daerah) sebenarnya juga signifikan. Perizinan pembangunan properti di Jakarta harus dibatasi. Idealnya sekarang ini DKI Jakarta masuk pada rezim pengendalian pembangunan, bukan mendorong pembangunan. Saat ini yang terpenting adalah revitalisasi kawasan di Jakarta, bukan sekedar pembangunan baru. Pembangunan besar-besaran di Jakarta idealnya boleh dilakukan ketika infrastruktur pendukungnya (guna menanggulangi eksternalitas negatif) seperti jalan, drainase, sungai, dan waduk sudah siap.

Perubahan mindset juga diperlukan. Harus diingat bahwa walaupun pembangunan properti di Jakarta signifikan dalam menyumbang PAD dan menggerakkan perekonomian kota (termasuk membuka lapangan pekerjaan), namun dampaknya juga tidak kecil. Dengan memusatnya penduduk di Jakarta, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menjamin ketersediaan infrastruktur seperti jalan, drainase, sampah, listrik, air bersih, air kotor, dll. Perlu ada studi yang membandingkan keuntungan yang didapat oleh kota Jakarta dengan adanya pembangunan properti di suatu lokasi diperbandingkan dengan biaya penanggulangan dampaknya. Kalau biaya penanggulangan dampak lebih besar dibandingkan keuntungannya, buat apa pembangunan tersebut diizinkan.

Satu lagi kelemahan di Indonesia adalah pengawasan dan pengendalian. Mengacu pada UU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, seharusnya sebelum proyek properti telah jadi maka tidak boleh dipasarkan terlebih dahulu, tapi yang terjadi sekarang Pengembang masih tetap bisa memasarkan proyek yang belum jadi dan menggunakan duit masyarakat untuk membangun (masih seperti model lama). Ketiadaan pengawasan dan pengendalian juga menjadikan sanksi menjadi mandul, sehingga masyarakatlah yang akhirnya dirugikan.

Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kekuatan pasar sangat kuat menggiring pembangunan di suatu kota, sehingga diperlukan suatu kebijakan yang tegas dan jelas. Kebijakan tersebut harus mampu mengendalikan dan mengarahkan pertumbuhan kota, bukan sebaliknya yaitu pertumbuhan kota yang dikendalikan oleh pasar.